Ingin Aset UPK Aman TV Harus Sungguhan

Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan    ( PNPM MPd ) adalah merupakan Pembangunan yang berbasis Kecamatan sehingga dalam memutuskan sesuatu yang tertinggi melalui forum Musyawarah Antar Desa ( MAD ).

Secara umum masyarakat ingin yang serba simpel dan instan namun dalam program PNPM MPd diperlukan mikanisme sebagaimana yang diataur dalam PTO, ADART BKAD, SOP UPK maupun Sangsi Lokal sehingga kalau melanggar hal tersebut berdampak pada pelanggaran.

Sehubungan peluang untuk mencari celah itu selalu banyak alasan tak aneh bila terjadi di salah satu kelompok ada yang ingin menggunakan cara dalam pengajuan proposal SPP pakek KTP tetangganya walaupun menurut sangsi lokal harus milik suaminya agar dalam menggunakan dana pinjaman diketahui keluarganya.

Memepelajari kejadian dibeberapa tempat adanya masalah disebabkan kurang jeli dalam Veripikasi Timnya yang muncul adanya kelompok fiktif, sehingga bisa digunakan acuan oleh Tim Veripikasi Kecamatan Margomulyo yang akhirnya setiap peminjam harus datang sendiri disaat Tim memveripikasi Kelompok SPP ke Desa Desa bila tidak hadir dinyatakan tidak layak.

Dengan modal kejelian dari Tim Veripikasi akhirmya ajuan dalam proposal yang semula lebih dari Rp,900 Juta yang dinyatakan layak hanya delapan ratusan juta rupiah.

Musyawarah perguliran SPP di Kecamatan Margomulyo sementara masih rutin setiap dua bulan sekali namun apabila ada Kelompok SPP yang memerlukan permodalan kedepan bisa setiap bulan dengan catatan antara Dana masih cukup sesuai dengan yang diperlukan.